PILKADA NTB 2008

Suara NTB.
ADA dua tokoh yang hampir dipastikan bersaing dalam Pilgub NTB 2008. Ada TGKH. M. Zainul Majdi, MM alias Tuan Guru Bajang yang disebut-sebut akan maju sebagai Cagub dari PKS dan PBB dan ada Drs. H. L. Serinata yang telah mengantongi dukungan DPD Golkar NTB dan lima DPD tingkat II di NTB.

Dari segi senioritas, Serinata memang unggul. Namun, hal ini tak membuat Bajang mundur. ”Beliau (Serinata) orang yang saya hormati. Kalau ditanya siap atau tidak bersaing dengan beliau, Insya Allah, dengan mengucapkan Bismillahirahmanirrahim, saya siap,” tegas ulama kharismatis ini kepada Suara NTB usai buka puasa bersama di Tuan Guru Bajang Center, Senin (1/10) kemarin.

Bajang menyadari dirinya dan semua calon gubernur yang lain tentu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Karenanya, ia menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada masyarakat yang memiliki hak untuk menentukan pemimpinnya ke depan.

Ketua Umum PB NW sekaligus Anggota DPR RI ini menganggap sebuah perubahan mesti diawali dari keteladanan pemimpinnya. Jika diberikan kesempatan memimpin NTB, dalam lima menit pertama kepemimpinannya, Bajang berjanji menandatangani sebuah fakta integritas yang berisi pokok-pokok kepentingan masyarakat NTB. ”Dan itu (fakta integritas) setiap saat bisa ditagih masyarakat NTB,” imbuh cucu almagfurlah TGKH. M Zainuddin Abdul Majid ini.

Pembangunan di NTB, menurutnya mesti dimulai dengan membenahi beberapa sektor penting seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Indikator perkembangan di tiga sektor ini, menurutnya terakumulasi pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Seperti diketahui, saat ini IPM NTB memang tengah terpuruk hingga berada di urutan 32 dari 33 propinsi.

Kebijakan sekaligus kinerja aparat yang terukur, menurutnya penting dalam memperbaiki ketiga sektor di atas. ”Selama ini, kinerjanya masih tak terukur dan seolah tidak dirasakan masyarakat,” tegasnya. Bagi Bajang, kebijakan yang diambil pemerintah mesti diperhitungkan dengan tepat. Ia mencontohkan, beberapa pilihan-pilihan kebijakan dalam menangani sektor kesehatan.
”Mana yang lebih penting, pengadaan alat-alat kesehatan atau perbaikan sistem kesehatan? Tidak selama-lamanya pengadaan alat-alat yang mahal itu bisa menjadi solusi. Kita juga perlu merancang sebuah sistem pelayanan kesehatan yang berpihak pada masyarakat,” pungkasnya. (aan)